Saat kuliah semester 3-4 saya diajak beberapa senior untuk gabung bersama di APJ (Aksi Peduli Jilbab), yang salah satu tugasnya adalah menyuarakan pelegalan penggunaan jilbab terutama di sekolah kedinasan. Mengapa saya diajak gabung? Ah saya juga lupa alasan awalnya he...
Alhamdulillah sekolah kedinasan tempat saya mencari ilmu didominasi oleh mahasiswi dan mayoritas berjilbab pula, jadi mahasiswi-mahasiswi disini lah yang lebih banyak bergerak intuk APJ dibandingkan sekolah dinas lainnya. Meskipun untuk ketua tetap mahasiswa ( tidak berjilbab tentunya
:-) )
Kami mengadakan pertemuan dan juga silaturahmi dengan sesama mahasiswi
sekolah kedinasan lainnya serta beberapa pihak yang dirasa bisa membantu
gerak kami baik secara syariah maupun hukum, waktu itu kalo tidak salah
salah satu pihak yang banyak membantu perjuangan jilbab di kedinasan
adalah organisai PAHAM. Sempat beberapa kali ikut audiensi dengan
orang-orang hukum yang berada di bawah bendera PAHAM.
Kenapa harus menyangkut ranah hukum? Karena saat itu adanya diskriminasi beberapa mahasiswi kedinasan (bukan di kampus kami) di bidang akademik hanya karena mereka pakai jilbab. Pun ketika diperbolehkan jilbab dipakai di lingkungan kampus, yang dilegalkan hanyalah selembar kain yang menutup kepala dan dililitkan ke leher. Baju seragam (dinas) masih sama dengan mahasiswa lainnya, celana panjang dan atasan panjang "slim fit". Padahal esensi jilbab adalah menutup aurat, tidak membentuk tubuh dan menutupi dada. Jika semua itu merupakan aturan tertulis di sekolah kedinasan yang bersangkutan, tentunya dari APJ pun melakukan pendekatan yang salah satunya melegalkan jilbab syar'i dalam aturan tertulis juga. Oleh karena itu pendekatan dengan bagian hukum perlu dilakukan untuk melancarkan prosesnya.
Pada masa itu ternyata tidak hanya sekolah kedinasan yang mengalami diskriminasi jilbab, namun banyak karyawan di lembaga publik maupun perusahaan swasta yang juga butuh pendampingan PAHAM.
Opini dari beberapa tahun terlibat di APJ tertuang di
sebuah majalah yang dominan menyuarakan ketidakadilan di masyarakat.
Tulisan pertama dulu tentang jilbab, tulisan kedua pun tentang jilbab.
Semoga setelah ini tidak perlu lagi opini yang membuat jilbab sebagai
hal yang diperdebatkan.
Yang sudah berjilbab semoga tetap istiqomah, yang belum berjilbab semoga Allah menguatkan keyakinannya untuk menutup aurat secara sempurna. Aamiin
" ..... dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya" (QS. An Nur :31)
#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe12
To : yang pernah bareng di APJ....kangeeeen:-)
Kenapa harus menyangkut ranah hukum? Karena saat itu adanya diskriminasi beberapa mahasiswi kedinasan (bukan di kampus kami) di bidang akademik hanya karena mereka pakai jilbab. Pun ketika diperbolehkan jilbab dipakai di lingkungan kampus, yang dilegalkan hanyalah selembar kain yang menutup kepala dan dililitkan ke leher. Baju seragam (dinas) masih sama dengan mahasiswa lainnya, celana panjang dan atasan panjang "slim fit". Padahal esensi jilbab adalah menutup aurat, tidak membentuk tubuh dan menutupi dada. Jika semua itu merupakan aturan tertulis di sekolah kedinasan yang bersangkutan, tentunya dari APJ pun melakukan pendekatan yang salah satunya melegalkan jilbab syar'i dalam aturan tertulis juga. Oleh karena itu pendekatan dengan bagian hukum perlu dilakukan untuk melancarkan prosesnya.
Pada masa itu ternyata tidak hanya sekolah kedinasan yang mengalami diskriminasi jilbab, namun banyak karyawan di lembaga publik maupun perusahaan swasta yang juga butuh pendampingan PAHAM.
Yang sudah berjilbab semoga tetap istiqomah, yang belum berjilbab semoga Allah menguatkan keyakinannya untuk menutup aurat secara sempurna. Aamiin
" ..... dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya" (QS. An Nur :31)
#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe12
To : yang pernah bareng di APJ....kangeeeen
:-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar